DPR Sahkan RUU Penanganan Konflik Sosial

Pada Rapat Paripurna Rabu 11 April 2012 DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial (RUU PKS). Proses pengesahan alot karena berbagai pasal kontroversi seputar pelibatan TNI dalam penyelesaian konflik sosial. Anggota DPR perlu waktu dua jam untuk lobi atas pasal pemberian kewenangan kepada kepala daerah untuk mengerahkan TNI dalam penanganan konflik sosial. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengungkapkan DPR mencoret kewenangan kepala daerah untuk mengerahkan TNI dalam pasal 34 RUU PKS. “Jadi berhenti di titik pemerintah. Yang dimaksud pemerintah itu Presiden,” jelasnya saat memimpin sidang. Namun pengesahan ini masih menuai protes. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat mencatat tiga permasalahan pokok yaitu :
  1. Mendesentralisasikan sebagian urusan keamanan yang mutlak menjadi urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
  2. Menghilangkan peran penegakan hukum dalam penyelesaian konflik
  3. Memberi peluang masuknya TNI melalui operasi militer selain perang

0 comments: