Krisis politik kini tengah melanda Negara tercinta ini, Indonesia. Carut marut perpolitikan Indonesia sekarang ini memang sedang gonjang ganjing. Seperti diberitakan di media masa konflik antara KPK dan Polri kembali mengerucut pada era pemerintahan Jokowi. Sebab utamanya yaitu pencalonan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri pengganti Jend Sutarman. Dari sinilah konflik tersebut dimulai, Jokowi secara nekat mencalonkan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang notabene mendapat catatan merah KPK, KPK pun tidak diam saja, setelah diputuskan menjadi calon tunggal Kapolri, KPK pun langsung menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka rekening gendut. Polri pun tidak diam saja dan akhirnya mengkriminalisasikan seluruh pimpinan KPK dan menjadi kan masing-masing pemimpin KPK menjadi tersangka dengan kasus yang direkayasa.

Menurut lingkaran survey Indonesia berikut hasil tingkat kepercayaan dan kepuasan publik atau masyarakat terhadap Kepemimpinan  Jokowi bisa dilihat pada ilustrasi dibawah ini. (sumber detik.com)

Tingkat Elektabilitas Jokowi

Tingkat Ketidakpuasan Publik Terhadap Jokowi

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Jokowi


Hal – Hal yang disukai dan tidak disukai public terhadap pemerintahan Jokowi


Jokowi sebagai presiden sudah memutuskan calon tunggal Kapolri Budi Gunawan untuk mengganti Kapolri Jend. Sutarman. Tapi alangkah terkejutnya public Indonesia ketika calon tunggal dari Jokowi ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Penetapan tersangka oleh KPK memang tidak semerta merta karena kepentingan politik tetapi KPK menetapkan menjadi tersangka karena memang Bugi Gunawan diduga melakukan tindak pidana korupsi. KPK menetapkan menjadi tersangka berdasarkan laporan dari PPATK selaku lembaga pemeriksa laporan keuangan yang menyatakan Budi Gunawan memiliki rekening gendut yang tidak wajar. Dari laporan PPATK diketahui banyak transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Budi Gunawan.
Tetapi apa mau dikata, jokowi tidak bergeming terhadap keputusannya tersebut dan masih mencalonkan budi gunawan sebagai calon Kapolri. Tentu saja ini merupakan suatu langkah kemunduran bagi bangsa Indonesia terhadap program pemberantasan korupsi. Dan rakyat Indonesia pun mulai mempertanyakan komitmen jokowi mengenai program pemberantasan korupsi.
Langkah KPK dirasa memang cukup tepat dan benar. Karena kalau semisal Budi Gunawan sudah terlanjur menjadi Kapolri maka untuk melakukan pemeriksaan sang Kapolri akan menjadi sangat susah. Selepas penetapan tersangka oleh KPK, Abraham Samad selaku ketua KPK langsung mendapat terror dan fitnah berupa penyebaran foto mesra Abraham Samad dengan putri Indonesia. Namun menurut para ahli, foto-foto tersebut palsu. Seperti yang sudah diketahui, kriminalisasi ketua KPK sering kali terjadi, sebagai contoh kasus Antasari Ashar kalau ditelisik lebih jauh seperti kasus yang direkayasa.
KPK Vs. DPR, Diatas kertas KPK mungkin sulit menang melawan DPR yang sudah menyetujui pencalonan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, bagaimana tidak tugas DPR adalah menyusun dan membuat undang-undang, sedangkan KPK hanya sebagai pelaksana Undang-undang. DPR bisa saja menumpulkan peran dan tugas KPK dengan cara merubah kewenangan KPK, cara ini sudah dilakukan dengan melakukan amandemen yang merubah kewenangan KPK seperti yang sudah diberitakan pada tahun lalu. Kepentingan DPR terhadap pemulusan pencalonan Budi Gunawan dikarenakan para elit politik DPR dipimpin oleh koalisi Indonesia Hebat yang tentunya mendukung jokowi.

Kita sebagai warga Negara wajib mengawal konspirasi apa yang akan terjadi di Indonesia, jangan sampai kepentingan segelintir elit politik ini akan menghancurkan Indonesia.  


Sekitar pada tahun 70 an, mantan Menteri Pertambangan dan Energi almarhum Prof. Dr. Subroto mempunyai usulan ke Presiden Soeharto pada saat itu mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak dengan berbagai alasan dan data mengenai ekonomi dan migas nasional. Namun jawaban Presiden Soeharto saat itu menolak menaikkan harga BBM karena harga minyak harus tetap murah dan terjangkau oleh rakyat selain itu harus dapat dimanfaatkan sebesar besarnya untuk menyejahterakan rakyat meski  Soeharto tahu resikonya APBN akan jebol.

Menurutnya resiko ekonomi merupakan tanggung jawab seorang Presiden bukan tanggung jawab rakyat.  Namun pada era tahun 1982-1983 presiden Soeharto terpaksa untuk menaikkan harga BBM yang mencapai hingga 80%. Akan tetapi kebijakan itu dipertimbangkan sematang mungkin agar harga pangan tidak terpengaruh terhadap kenaikan harga BBM yang naik.


Namun kebijakan Presiden Soeharto menjadi blunder mengingat subsidi BBM tanpa mempertimbangkan optimaliasai pengembangan sumber-sumber energi. Bagaimanapun sumber daya minyak yang melimpah akan habis juga. Blunder yang kedua yaitu kebijakan subsidi BBM yang tidak terkontrol membuat subsidi BBM jadi surga bagi para mafia migas. Negara yang saat ini tidak mampu menstabilkan harga pangan dan migas dikarenakan semua harga tersebut ditentukan oleh sistem pasar, dan semua harga dikembalikan ke pasar. Tetapi,  seharusnya Negara mampu menjamin kesejahteraan rakyat terjamin walau terjadi kenaikan harga BBM.


Pada hari Minggu (9/11/2014) Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke China untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi KTT APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). Di sela-sela kunjungannya  dengan tema Indonesia-China, Trade, Investment, and Economic tersebut Presiden Jokowi menawarkan peluang investasi mulai kerjasama perdagangan, infrastruktur darat, laut, udara, pembangunan pembangkit listrik ke para pengusaha Tiongkok. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi tidak sungkan-sungkan untuk mengundang para investor Tiongkok  untuk datang dan berinvestasi ke Indonesia.

Dan berikut isi lengkap pidato Presiden Jokowi di depan para investor RI-Tiongkok:

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya

Yang saya hormati, bapak ibu dari dunia usaha baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Tiongkok. Pagi hari ini saya berbahagia sekali, saya sangat senang karena bisa hadir di tengah-tengah bapak ibu semuanya. Karena beberapa tahun yang lalu saya adalah seorang pengusaha. Jadi kalau hari ini berada di tengah-tengah bapak ibu semuanya untuk berbicara masalah bisnis, untuk berbicara investasi itu memang dunia saya sebelum saya jadi wali kota, sebelum saya jadi gubernur dan juga sebelum saya jadi presiden saat ini.

Bapak-Ibu yang saya hormati saya ingin menyampaikan mengenai peta Indonesia.

Agar kita tahu semuanya bahwa 2/3 wilayah Indonesia adalah laut, adalah air, adalah samudera. Penduduk di Indonesia 240 juta dan jarak dari barat ke timur Indonesia itu seperti London sampai Istanbul, sebuah jarak yang sangat lebar sekali. Kemudian investasi di triwulan pertama kemarin investasi ke Indonesia mencapai Rp 106 triliun atau kurang lebih USD 9 miliar, sebuah angka yang lumayan besar. Ke depan, karena kita ingin agar transportasi untuk logistik dan orang itu lebih murah kita ingin membangun jalur rel kereta api tidak hanya di Pulau Jawa tetapi juga di Sumatera, di pulau Kalimantan, di pulau Sulawesi dan di Papua. Oleh sebab itu kita membutuhkan investasi yang besar di dalam membangun jalur kereta api. Inilah kesempatan Bapak-Ibu semuanya untuk masuk ke investasi ini.

Kemudian airport. Kita juga membutuhkan airport karena airport-airport yang ada di Indonesia runway-nya masih pendek, kemudian terminalnya juga masih kecil-kecil dan kita ingin 5 tahun ke depan airport yang ada semuanya diperluas dan yang belum, tentu saja dibangun. Ini juga peluang kesempatan yang bisa Bapak-Ibu masuki. Lima tahun ke depan kita ingin membangun dan memperluas 24 pelabuhan. Seaport dan deep seaport untuk memperlancar arus barang baik ke luar negeri maupun antarpulau. Ini juga kesempatan yang bisa Bapak-Ibu masuki dalam memperbaiki infrastruktur yang ada di Indonesia.

Nah ini kita yang masalah. Saat ini kita memang kekurangan listrik. Tidak di Sumatera, tidak di Kalimantan, tidak di Sulawesi dan juga di Papua. Masalah Saat saya ke bawah, saya bertanya kepada investor. Problemnya apa sebetulnya di bidang pembangkit tenaga listrik ini. Di bidang power plant ini. Semuanya mengatakan ada dua.Yang pertama, masalah perizinan, yang kedua masalah pembebasan lahan.

Perizinan, ada yang mengatakan kepada saya, ijin mengurus power plant itu sampai 2 tahun. Ada yang ngomong ke saya lagi sampai 4 tahun. Ada yang ngomong, terakhir ngomong dengan saya dari Sumatera Selatan 6 tahun.

Ini problem besar yang harus kita selesaikan dan saya, sudah saya mulai, agar izin-izin ini nanti akan kita gabungkan dalam sebuah kantor one stop service, yang kita harapkan nanti semua kementerian baik PLN, kantor ESDM yang urusan-urusan yang berkaitan dengan investasi berada dalam satu gedung. Dalam satu ruangan. Sehingga ngurus-ngurus izin itu gampang, tidak bertahun-tahun seperti yang sekarang kita lihat. Kemarin yang di Sumatera Selatan saya telepon, seminggu selesai. Tapi masa tiap hari presiden harus telepon urusan izin? Ini tidak mungkin. Oleh sebab itu yang paling penting adalah membangun sebuah kantor perizinan, yang nanti akan saya pantau langsung. Dan kemudian kalau Bapak-Ibu semuanya mendapatkan kesulitan ya itu baru saya yang menyelesaikan. Problem kita emang ada di situ. Saya bercerita karena saya pernah mengalami ngurus izin. Tinggal kita harapkan ke depan tidak ada lagi urusan-urusan yang berkaitan dengan listrik. Kita ingin sekarang ini memulai power plant dibangun, industri juga dibangun. Power plant-nya selesai, industrinya juga selesai. Ini yang ingin kita kerjakan ke depan.

Juga di beberapa lokasi kita ingin membangun sebuah industrial zone, karena kita ingin industri kita berkembang lagi. Manufaktur di Indonesia juga berkembang lagi. Sekian tahun ini industri kita turun. Bukan naik tapi turun. Deindustrialisasi. Ke depan, saya meyakini karena saya juga berasal dari dunia industri, saya tahu apa yang harus saya kerjakan. Saya tahu apa yang harus negara kerjakan untuk membangun industri di Indonesia lagi.

Inilah kesempatan, kesempatan kerja sama pengusaha Indonesia dan pengusaha dari Tiongkok. Harus kerja sama, agar ada percepatan. Bapak-Ibu bisa melihat, ya kita bandingkan saja, sekarang upah pekerja di sini berapa. Di Indonesia berapa. Kalau saya buka di sini, pengusaha di sini bisa lari semuanya ke Indonesia, karena kita jauh lebih kompetitif. Oleh sebab itu saya kira pengusaha bisa menyampaikan betapa kita mempunyai sebuah ruang kompetisi untuk membawa industri kita berkembang lagi, dunia manufaktur kita juga berkembang lagi

Ini kesempatan kerja sama antara Tiongkok dan Indonesia. Dan jalinan kerja sama itu kan bukan hanya setahun dua tahun yang lalu. Sudah beratus-ratus yang lalu kita bekerja sama antara Tiongkok dan Indonesia.

Selanjutnya juga, jalan tol. Ini kita juga ketinggalan. Hanya berapa kilo kita bangun dalam sekian tahun ini. Sangat kecil sekali. Problemnya selalu ada di pembebasan lahan. Selalu ada di situ. Tetapi, kalau investor didukung oleh pemerintah ini sebenarnya hal yang sangat mudah. Kenapa? Karena biasanya investor dibiarkan sendiri, kalau ada masalah. Tidak pernah dibantu. Oleh sebab itu untuk urusan pembebasan lahan saya akan perintahkan langsung kepada menteri, kepada gubernur, kepada wali kota, untuk ikut campur di dalam membantu pembebasan lahan setiap proyek-proyek yang ada.

Saya berikan contoh di Jakarta. Ada yang namanya Jakarta Outer Ring Road. 15 tahun yang lalu dibangun. 7 tahun yang lalu stop, berhenti, karena masalah 1,5 kilometer, karena masalah 143 keluarga yang tidak menerima kompensasi ganti rugi. Tahun yang lalu saya datangi langsung ke bawah. 4 kali saya undang makan, akhirnya selesai masalah itu. Rampung. Hanya dalam waktu 4 bulan. Tapi proyek itu sudah berhenti 7 tahun. Dan 6 bulan yang lalu sudah digunakan.

Artinya 15 tahun kemudian 7 tahun berhenti hanya gara-gara pembebasan tanah. Ini tidak boleh lagi terjadi di masa yang akan datang. Investasi baik jalan tol, baik power plant, baik apapun yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, apapun yang berkaitan dengan pembukaan lapangan pekerjaan, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah harus semuanya membantu. Ini tekad kita agar pertumbuhan ekonomi kita ke depan bisa kembali tumbuh dengan baik.

Kemudian juga masalah kilang. Masalah refinery. Ini juga kesempatan bagi Bapak-Ibu semuanya yang ingin masuk ke sini, karena sudah bertahun-tahun kita tidak memperbaiki kilang kita. Untuk sebab itu ada defisit neraca transaksi. Ada defisit neraca perdagangan kita, karena memang yang terbesar adalah masalah impor di bidang perminyakan kita. Ini juga yang harus kita benahi agar lifting produksi itu kita segera naik, sehingga impornya bisa kita tekan untuk turun Kemudian juga perlu saya sampaikan masalah yang berkaitan dengan minerba. Masalah yang berkaitan dengan raw material yang ada di Indonesia. Kita akan mulai keluar dari Indonesia itu barang setengah jadi, minimal barang setengah jadi dan barang jadi. Karena kita ingin nilai tambah itu ada di Indonesia. Oleh sebab itu kerja sama antara Tiongkok dan Indonesia itu harus menguntungkan kedua negara. Harus menguntungkan rakyat Indonesia dan rakyat Tiongkok. Tidak mungkin hanya salah satu saja. Semuanya harus mendapatkan keuntungan.

Inilah yang nanti juga akan saya sampaikan kepada Presiden Xi Jinping yang sebentar lagi akan bertemu, bahwa kerja sama ini memang perlu diperkuat lagi, tetapi keuntungan harus berada di dua negara dan di kedua rakyat kita. Nah, ini yang sering ditanyakan kepada saya. Bagaimana masalah subsidi BBM? Karena anggaran APBN kita totalnya ada USD 168 miliar dan USD 30 miliar-nya dipakai untuk subsidi. Ini kan besar sekali. Ini adalah pemborosan yang bertahun-tahun dibiarkan. Oleh sebab itu kita ingin di tahun ini kita ingin mengalihkan subsidi BBM itu kepada hal-hal yang produktif. Benih untuk petani, pupuk untuk petani, irigasi untuk desa, pembangunan waduk, pembangunan infrastruktur, mesin untuk mesin kapal untuk nelayan, mesin pendingin untuk nelayan. Ini yang akan kita kerjakan sehingga subsidi itu kepada subsidi sektor produktif, bukan untuk konsumtif.

Nah ini tadi yang sudah saya sampaikan. Untuk perizinan akan kita satukan. Saya sudah targetkan dalam 3 sampai 6 bulan ini harus selesai. Sehingga perizinan nantinya semuanya dalam keadaan yang cepat, ada kepastian, bayarnya juga jelas, selesainya juga jelas sehingga mulai proyek itu juga jelas kapan. Dan kalau ada masalah bisa telepon ke menteri. Ini Pak Menko Perekonomian juga ada di sini, menteri perdagangan juga di sini, telepon ke beliau. Kalau masih tidak ditanggapi telepon ke presiden langsung.

Yang terakhir masalah kualitas. Masalah kualitas. Kita ini sudah bekerja Tiongkok dengan Indonesia, ini sudah lama. Tetapi masalah kualitas saya harus ngomong apa adanya, harus diperbaiki. Kesalahannya ada di dua dunia usaha, yang di sini maupun yang di Indonesia. Saya berikan contoh power plant. Kualitas yang sekarang ada, yang sudah dibangun, itu kualitasnya kurang baik. Kurang baik. Ini yang harus diperbaiki. Ke depan kita masih banyak perlu power plant. Tapi saya minta, karena ada yang baik, ada yang cukup, ada yang tidak baik. Nah yang tidak baik dan yang cukup dihilangi, yang dibangun nanti semuanya yang baik.

Produk-produk seperti itu memang harus dilihat kualitasnya. Sehingga jangan sampai, kita juga ingin menjaga agar persepsi, agar imej, barang yang berasal dari Tiongkok itu memang betul-betul barang-barang yang memang baik. Karena saya tahu memang produknya di sini banyak yang baik. Tetapi kadang-kadang, yang di Indonesia juga minta yang tidak baik. Tetapi dibayar dengan harga yang baik. Ini yang enggak benar. Waktu jadi gubernur juga sama. Bus itu juga sama. Saya kira Bapak-Ibu semuanya tahu. ini sudah tidak boleh kejadian lagi. Ke depan semuanya harus barang-barang yang mempunyai kualitas.

Saya kira tadi sudah saya sampaikan bahwa keuntungan harus berada di kedua negara. keuntungan harus berada di kedua pengusaha. Keuntungan harus berada di rakyat Indonesia dan rakyat Tiongkok.

Saya tunggu kedatangannya di Indonesia. Saya tunggu investasinya di Indonesia.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
Hari ke 7 Jokowi JK Menjabat Presiden


Semenjak dilantik menjadi presiden pada tanggal 20 oktober 2014 lalu, akhirnya pada hari ke 7 presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengumumkan Kabinet yang dinamai Kabinet Kerja untuk periode 2014-2019 dan berikut ini susunan Kabinet Kerja Presiden Jokowi-Jusuf Kalla periode 2014-2019 :


1. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno 
2. Menteri Koordinator Perekonomian: Sofyan Djalil
3. Menteri Koordinator Kemaritiman: Indroyono Soesilo 
4. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan: Tedjo Edy Purdjianto 
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas: Andrinof Chaniago

6. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani 
7. Menteri Perhubungan: Ignatius Jonan
8. Menteri Pariwisata: Arief Yahya
9. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti
10. Menteri ESDM: Sudirman Said
11. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo
12. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi
13. Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu
14. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna H. Laoly 
15. Menteri Kominfo: Rudiantara 
16. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi
17. Menteri Negara BUMN: Rini M. Soemarno
18. Menteri Keuangan: Bambang Brodjonegoro
19. Menteri Koperasi dan UMKM: A.A. Gusti Ngurah Puspayoga
20. Menteri Perindustrian: Saleh Husin
21. Menteri Perdagangan: Rahmat Gobel 
22: Menteri Pertanian: Amran Sulaiman
23. Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri
24. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono
25. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Siti Nurbaja
26. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Musyidan Baldan 
27. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifudin
28. Menteri Kesehatan: Nila F. Moeloek
29. Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa
30. Menteri Peranan Wanita: Yohanan Yambise
31. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah: Anies Baswedan 
32. Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi: M. Nasir 
33. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi
34. Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Ja'far


Athena, Minggu 17 juni 2012, Yunani akan memulai pemilihan umum. Pemilu yang akan dilaksanakan mulai pukul 7.00 - 16.00 waktu setempat  Dalam pemilu ini Yunani akan menentukan pilihan apakah Negara tersebut akan tetap masuk atau keluar dari zona euro. Keputusan ini sangat penting karena dikhawatirkan bila Yunani keluar dari zona euro akan menimbulkan efek panjang dan berantai. Sehingga pemilu ini  akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi global.

Yunani sejatinya Negara yang terancam bangkrut karena tidak bisa membayar hutang yang telah jatuh tempo, dan akhirnya Yunani mendapatkan bantuan dana pada tahun 2010 sebesar 110 miliar euro dan pada tahun 2011 sebesar 130 euro. Namun dana bantuan yang diberikan tidak kunjung membuat Yunani lepas dari krisis.

Masyarakat dunia pun menganjurkan kepada pemerintah Yunani agar dilaksanakan program atau kebijakan penghematan yang merupakan bagian dari kesepakatan dalam dana bantuan yang diberikan




Pilkada DKI Jakarta bulan juni ini memasuki jadwal kampanye resmi. Kampanye yang berfungsi sebagai media promosi ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para cagub dan cawagub DKI Jakarta untuk mendapatkan sebanyak banyaknya dukungan dari warga DKI. Tapi warga juga berhak untuk mengawasi apabila terjadi kecurangan dalam kampanye dan segera melaporkan ke KPU. Kampanye resmi akan dilaksankan pada periode tanggal 25-29 Juni dan 2 Juli 2012 yang dilaksanakan di enam wilayah administrasi dan dilakukan secara bergantian tiap harinya.

Berikut pembagian jadwal kampanye para calon Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan nomor urut pasangan:
1. Fauzi Bowo - Nachrowi Ramli:
25 Juni 2012 Kepulauan Seribu
26 Juni 2012 Jakarta Timur
27 Juni 2012 Jakarta Selatan
28 Juni 2012 Jakarta Barat
29 Juni 2012 Jakarta Pusat
2 Juli 2012 Jakarta Utara

2. Hendardji Soepandji - Ahmad Riza Patria:
25 Juni 2012 Jakarta Utara
26 Juni 2012 Kepulauan Seribu
27 Juni 2012. Jakarta Timur
28 Juni 2012 Jakarta Selatan
29 Juni 2012 Jakarta Barat
2 Juli 2012 Jakarta Pusat

3. Joko Widodo - Basuki Tjahaja Purnama:
25 Juni 2012 Jakarta Pusat
26 Juni 2012 Jakarta Utara
27 Juni 2012 Kepulauan Seribu
28 Juni 2012 Jakarta Timur
29 Juni 2012 Jakarta Selatan
2 Juli 2012 Jakarta Barat

4. Hidayat Nur Wahid - Didik J Rachbini:
25 Juni 2012 Jakarta Barat
26 Juni 2012 Jakarta Pusat
27 Juni 2012 Jakarta Utara
28 Juni 2012 Kepulauan Seribu
29 Juni 2012 Jakarta Timur 
2 Juli 2012 Jakarta Selatan

5. Faisal Basri - Biem Benyamin:
25 Juni 2012 Jakarta Selatan
26 Juni 2012 Jakarta Barat
27 Juni 2012Jakarta Pusat
28 Juni 2012 Jakarta Utara
29 Juni 2012 Kepulauan Seribu
2 Juli 2012 Jakarta Timur 

6. Alex Noerdin - Nono Sampono:
25 Juni 2012 Jakarta Timur 
26 Juni 2012 Jakarta Selatan 
27 Juni 2012 Jakarta Barat 
28 Juni 2012Jakarta Pusat
29 Juni 2012 Jakarta Utara
2 Juli 2012 Kepulauan Seribu


Sedangkan untuk kampanye jadwal kampanye menurut zona:

1. Zona A:  meliputi wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu 
Tanggal 3 Juli 2012 untuk kampanye pasangan Nomor Urut 1, 2 dan 3.
Tanggal 4 Juli 2012 untuk kampanye pasangan Nomor Urut 4, 5 dan 6.
Tanggal 5 Juli 2012 untuk kampanye pasangan Nomor Urut 1, 2 dan 3.
Tanggal 6 Juli 2012 untuk kampanye Nomor Urut 4, 5 dan 6.

2. Zona B: meliputi Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. 
Tanggal 3 Juli 2012 untuk kampanye pasangan Nomor Urut 4, 5 dan 6.
Tanggal 4 Juli 2012 untuk kampanye pasangan Nomor Urut 1, 2 dan 3.
Tanggal 5 Juli 2012 untuk kampanye pasangan Nomor Urut 4, 5 dan 6 
Tanggal 6 Juli 2012 untuk kampanye Nomor Urut 1, 2 dan 3.

More

Search This Blog

Loading...